Akhirnya ... pemerintah berencana merenegosiasi keikutsertaannya dalam AFTA. Sekali lagi, niat pemerintah ini merupakan salah satu bukti, peran media massa dalam melakukan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Berdasarkan teori, peristiwa ini merupakan sebuah proses yang berlangsung dalam Teori Agenda Setting. Dalam teori ini, ada 3 (tiga) elemen dalam kehidupan masyarakat yang dapat menentukan proses pengambilan keputusan pemerintahan, yaitu yang disebut sebagai kelompok elit, kelompok media dan kelompok publik. Masing-masing kelompok ini memiliki agenda, yaitu hal yang menjadi prioritas mereka dalam hidup bermasyarakat dan sebagai warga negara.
Menyambut gegap gempitanya perdagangan bebas dengan pemberlakukan AFTA yang telah diratifikasi, diikuti, disetujui oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia sejak beberapa tahun lalu, rupanya baru dirasakan dampaknya saat ini. Akibatnya, tentu ... kelompok masyarakat khususnya pelaku usaha menjadi kelompok yang paling dirugikan dengan adanya persaingan bebas ala AFTA.
Pokok permasalahannya jelas, negara yang paling diuntungkan dengan pemberlakukan AFTA adalah China, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, 2 miliar jiwa ! Kekuatan jumlah SDM yang dimiliki China itu akhirnya berdampak sangat nyata pada iklim usaha negara tirai bambu itu yang mampu memproduksi segala produk dengan kualitas bersaing dan harga sangat murah ! Akibatnya, para pelaku usaha dalam negeri pun terancam, akibat tak mampu bersaing dengan harga jual dan kualitas barang China yang sangat baik tapi juga murah.
Di sisi yang lain, Indonesia merupakan negara yang juga relatif besar jumlah penduduknya dan memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah tentu tak ingin menjadi obyek penderita pemberlakuan AFTA. Bahkan, dengan kondisi moneter dunia yang saat ini tengah resesi dan menimpa di sejumlah negara adidaya, Indonesia merasa sangat beruntung karena konon tidak tergoyahkan dengan kondisi itu dan tetap stabil perekonomiannya. Namun, dengan jumlah penduduk yang sangat besar ini, Indonesia pun menjadi sasaran empuk negara yang lebih besar dalam memasarkan produknya. Pendek kata, bila Indonesia bergabung dalam AFTA, maka posisi Indonesia tidak lebih sebagai pasar yang sangat menjanjikan dan bukan sebagai pemain !
Tak heran, agenda publik pun menjadi sangat tegas, menentang keikutsertaan Indonesia dalam AFTA. Agenda publik yang tegas dan terus berulang dan meluas pun akhirnya menjadi agenda media secara intens pula. Pada akhirnya, agenda media pun menjadi perhatian kelompok elit, hingga mereka membuat keputusan berdasarkan kedua agenda tersebut, agenda publik dan agenda media.
Dalam hal ini, pemerintah memang belum memutuskan akan mengambil sikap apa dalam pemberlakukan AFTA yang sudah terlanjur diratifikasi oleh Indonesia. Namun setidaknya, informasi media semalam bahwa pemerintah akan merenegosiasi keberadaaannya dalam AFTA merupakan bukti betapa teori Agenda Setting ini sangat efektif dalam menggiring pemerintah agar bekerja sesuai kondisi yang diharapkan masyarakatnya, konstituennya. Bagaimana hasil akhirnya ? Kita tunggu saja ... !
Tidak ada komentar:
Posting Komentar