Senin, 15 Februari 2010

MASALAH HUMAS MASALAH DUNIA

Ternyata masalah yang dihadapi oleh para praktisi, profesional dan ilmuwan humas di seluruh dunia relatif sama, humas tidak mendapatkan tempat secara proporsional secara intelektual dan profesional.

Dalam Konferensi Internationasl IPRA di Jakarta 3-4 February 2010 lalu, seorang profesor cantik asal Turki mempertanyakan, tepatnya menyampaikan sebuah 'satir' mengenai fenomena kehumasan yang ia (dan kita semua) temui selama ini. Bahwa, banyak iklan lowongan pekerjaan bagi posisi humas seringkali mensyaratkan kriteria 'humas profesional' ketimbang latar belakang akademis kehumasan dan komunikasi sebagai syarat yang lebih utama dan mendasar.

Sang penyaji/presenter, seorang profesor asal Amerika pun tak bisa berbuat banyak. Karena di negara asalnya, semua pekerjaan relatif memperlakukan calon pekerja secara obyektif, artinya latar belakang akademis menjadi pertimbangan utama dalam proses rekrutmen tenaga profesional humas. Jadi bukan mengutamakan pengalaman sebagai 'humas profesional' yang tak jelas parameternya.

Kalau sudah begini, mau bilang apa ? Adalah sebuah realita bahwa sangat sulit mengubah perilaku user dengan pemahaman yang sangat terbatas dan sepihak terhadap profesi humas tanpa mau menghargai secara obyektif bahwa profesi humas juga merupakan turunan sebuah ilmu pengetahuan yang ilmiah dan menjadi produk intelektual yang sama dengan berbagai profesi yang telah lebih dulu berhasil mendapatkan penghargaan tinggi dan eksklusif di dunia empiris.

Satu-satunya upaya yang relevan dan sepadan untuk mengendalikan kondisi yang tidak menyenangkan bagi para ilmuwan humas ini agar tidak bertambah buruk tentu saja intervensi pemerintah melalui regulasi dan pemberlakukan standarisasi profesi kehumasan secara ketat. Namun apa mau dikata, regulasi untuk itu rasanya pun belum ada. Sementara standarisasi tentang hal itu pun, setelah dibuat sepanjang tahun 2007 dan disahkan melalui keputusan menteri tenaga kerja di tahun 2008 pun hingga kini tak lebih dari dokumen yang mubasir dan tidak berarti apa2-apa. Bahkan untuk mengakses mengenai SKKNI Bidang Kehumasan di situs-situs pemerintah pun sangat sulit ditelusuri ....
Semoga pemerintah memahami bahwa sentuhannya sangat dinantikan dan akan mempengaruhi terhadap perbaikan nasib ilmu humas di masa yang akan datang. Semoga ....

Tidak ada komentar: