LEMBANG, KOMPAS.com — Pemerintah berencana merekrut 100 tenaga humas baru, baik dari lingkup pegawai negeri sipil maupun masyarakat umum, untuk memastikan seluruh kegiatan pemerintahan terekspos publik melalui media massa.

"Kementerian PAN dan RB bersama Kemenkominfo akan membentuk government public relations, dan dalam waktu dekat akan melakukan rekrutmen terbuka mencari 100 orang berpendidikan minimal S-2 jurusan Komunikasi Publik untuk menjadi humas di instansi pemerintahan," ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di sela-sela gathering jurnalis peliput reformasi birokrasi di Lembang, Jawa Barat, Jumat (11/9/2015) malam.

Yuddy mengatakan, tenaga humas itu harus berusia minimum 25 tahun dan maksimal 28 tahun, serta akan ditempatkan di semua kementerian guna menggerakkan informasi publik.

Dia mengatakan, wacana perekrutan tenaga humas baru digulirkan karena kapasitas kehumasan kementerian secara umum saat ini tidak maksimal. Padahal, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan semua biro humas kementerian untuk mengekspos aktivitasnya.

"Nanti, tenaga baru itu akan kami latih dan berikan kontrak kerja. Ini salah satu elemen reformasi birokrasi, supaya masyarakat tahu setiap kementerian melakukan apa," kata dia.

Menurut Yuddy, perekrutan akan dimulai pada November 2015, dan para tenaga humas diharapkan sudah bisa bekerja pada Januari 2016.

Waaaahh ... sungguh para pelaku komunikasi khususnya pelaku humas di Indonesia patut mensyukuri kebijakan pemerintah yang satu ini. Men PAN dan RB jelas melakukan sebuah terobosan yang sangat luar biasa dengan kebijakannya yang satu ini.

Artinya, dunia komunikasi di Indonesia, khususnya pemerintah sudah meningkat satu langkah lagi kesadarannya tentang pentingnya komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bila menyoal industry media yang berbanding lurus dengan kemajuan teknologi komunikasi, Indonesia tidak terlampau tertinggal jauhlah, kalau tak terlalu yakin dibilang maju pesat. Tapi kalau menyoal khususon ilmu hubungan masyarakat di instansi pemerintah, itu sungguh jalan di tempat, realita yang sungguh sangat memprihatinkan selama hampir 20 (dua puluh) tahun terakhir.

Komunikasi dengan segala turuanannya memang beragam. Pasalnya, dunia jurnalistik atau media, itu lebih pada perkara teknis. Tapi yang menguasai strategi adalah praktisi hubungan masyarakat yang tahu bagaimana pesan seharusnya dikemas, kapan waktunya, melalui media yang mana, bagaimana caranya, seberapa sering, siapa yang tampil bicara, seberapa banyak informasi yang disampaikan, seberapa sering pengulangannya, bagaimana ekskalasi penyampaian pesannya, dst.

Nah, hal-hal itulah yang selama ini nyaris tidak menjadi perhatian pemerintah. Padahal dengan kharakter populasi bangsa ini yang sebagian besar masih marginal pendidikannya (bukan sarjana), sungguh berkata-kata jadi sebuah perkara yang fundamental.

Pasalnya, dengan tingkat intelektualitas yang relative tidak tinggi, masyarakat cenderung memahami setiap informasi tanpa mampu mengolahnya dengan lebih obyektif. Hal tersebut terjadi karena referensi, pengalaman dan wawasan lulusan SMA tentu berbeda dengan mereka yang sarjana yang memiliki pengalaman jauh lebih banyak sehingga akan memiliki kontrol, referensi beragam sebagai pembanding untuk memverifikasi setiap informasi yang diterima.

Selain itu, mereka yang lulusan SMA tentu memiliki cara berpikir yang berbeda dengan cara berpikir para sarjana yang telah dididik untuk berpikir secara sistematis, kronologis dan bertindak secara terencana dan terorganisir. Tentu logika ini tidak berlaku absolut ya, namun hal ini adalah kondisi normative yang selayaknya dan normalnya terjadi pada masing-masing populasi yang berbeda tingkat intelektualitasnya tersebut.

Nah, bila pemerintah berencana untuk melakukan rekrutmen 100 tenaga humas diharapkan pemerintah dapat semakin mampu dalam berkomunikasi dengan rakyatnya secara lebih efektif. Walaupn angka tersebut sungguh sangat kecil ya bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 250 jt lebih (tapi itu juga bukan sebuah ukuran sih), namun setidaknya, kebijakan ini layak disikapi dengan optimis.

Well, para sarjana humas Indonesia, it's time for you to perform ! Grab your opportunity ! Good luck !!!

:)